Kuytanda.Com | BOLMUT,- Pengurangan tenaga sukarela di lingkungan RS Pratama Bintauna telah menimbulkan dampak serius terhadap pelayanan kesehatan di instansi tersebut.
Akses kesehatan yang seharusnya menjadi hak mendasar bagi seluruh rakyat menjadi terhambat akibat kekurangan tenaga kesehatan (Nakes) di RS Pratama Bintauna. Hal ini menjadi salah satu hambatan bagi masyarakat dalam mendapatkan layanan kesehatan yang berkualitas dan merata.
Menurut penjelasan Meigy Eva Tone, SKM kasubag Tata Usaha RS Pratama Bintauna, terdapat 42 tenaga sukarela yang sebelumnya diangkat untuk memenuhi kekurangan tenaga, namun harus dirumahkan karena aturan pembatasan tenaga honorer dari kementerian.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Tenaga sukarela itu di angkat sejak bulan November sekitar 42 orang karena di RS pratama hanya ada 27 pegawai negeri sudah termasuk direktur dan pejabat eselon IV dan pelayanan ada sekitar 23 orang” Jelas eva saat di temui di ruangan kerjanya hari ini, selasa (4/2/2024).
Dengan hanya 27 pegawai negeri di RS Pratama Bintauna, termasuk direktur dan pejabat eselon IV, serta 23 orang staf pelayanan, minimnya sumber daya manusia (SDM) menyebabkan pembatasan layanan kesehatan.
Saat ini, RS Pratama Bintauna hanya akan membuka layanan Unit Gawat Darurat (UGD) dan Poliklinik dan akan menutup rawat inap namun sementara menunggu petunjuk lebih lanjut dari atasan.
“adanya tenaga sukarela 42 orang ini sejak bulan November kita buka rawat inap, namun karena aturan tentang pembatasan tenaga honorer berdampak pada pelayanan rawat inap akan kita tutup karena perawat hanya ada 7 orang dan bidan 3 orang dan sesuai beban kerja ini tidak akan full time kalau untuk UGD, poliklinik rawat inap ” Jelas eva juga.
Hal ini mengakibatkan penurunan kualitas pelayanan kesehatan yang sebelumnya berjalan lancar akibat minimnya tenaga medis yang tersedia. Penurunan jumlah tenaga sukarela berdampak signifikan terhadap peningkatan pelayanan, dan kemungkinan penutupan layanan rawat inap di RS Pratama Bintauna menjadi sebuah realitas.
Eva juga menyampaikan bahwa pihaknya telah berupaya berkomunikasi dengan Dinas Kesehatan dan pemerintah daerah untuk mencari solusi atas kekurangan tenaga medis ini. Meskipun demikian, pengambilan keputusan akhir masih menunggu arahan dari pimpinan setelah berkonsultasi dengan kementerian.
“Namun Untuk sementara kami menunggu petunjuk pimpinan karena harus konsultasi ke kementrian” Tambah eva juga.
Kesulitan dalam menjaga pelayanan kesehatan yang optimal di RS Pratama Bintauna menjadi perhatian serius yang memerlukan solusi yang tepat dan cepat dari berbagai pihak terkait.
