Buolsipublika.id- Ratusan orang Perwakillan Masyarakat ditujuh koperasi yang ada di empat kecamatan Tiloan bukal, Momunu dan Bokat melakukan aksi demo damai dengan mengatasnamakan Forum Petani Plasma Bupl (FPPB) massa mendatangi kantor DPRD , di kawal aparat kepolisian, masa aksi ini membawa spanduk dan panpel yang bertulisan tuntutan terhadap perusahaan kebun sawit di buol PT Hardaya inti plantation (PTHIP) yang diduga melakukan perampasan hak atas tanah yang di kuasai warga berpuluh-puluh tahun tanpa ada kejelasan, “kami menyuarakan hak petani plasma ini sesuai dengan yang di alami warga sekian tahun di manfaatkan tapi tidak ada imbalan pembagian hasil panen sawit untuk kebun mereka dari perusahaan. “ ungkap Fatrisia Ain Selaku koordinator Aksi FPPB di saat orasi di depan kantor DPRD kamis (3/8).
Dalam orasinya Fatrisia dengan lantang menyampaikan kapada panitia khusus (pansus) yang di bentuk DPRD di anggap gagal dalam menyelesaikan sengketa lahan plasma seluas kurang lebih 6000 ribu hektare yang tidak masuk dalam kavlingan HGU perusahaan dan semata tanah tersebut milik warga yang tiba-tiba di masukan dalam lahan plasma PT HIP sehingga memicu gesekan dengan warga petani
Ia juga dengan tegas mengatakan bahwa hasil panen selama ini dari hasil kebun plasma tersebut sama sekali warga petani tidak mendapatkan apa-apa yang justru di bebani dengan utang jutaan rupiah kepada seluruh petani plasma dan hingga saat ini di anggap belum lunas, Adapun pansus pencari fakta sampai saat ini tidak menghasilkan rekomendasi yang justru pansus pertama di bubarkan dan di bentuk lagi pansus barubaru. “selama 6 bulan pansus pencari fakta jilid 1 tidak menghasilkan apa-apa tiba-tiba di ganti pansus yang baru. Bahkan anggota pansus di isukan telah menerima suap atau gratifikasi sebesar Rp 20 milyar dari perusahaan. “Tutur Fatrisia Ain.
Ada 7 point penting yang me jadi tuntutan masa aksi, kembalikan lahan dan sertifikat petani, hapuskan utang petani yang tidak rasional, penuhi seluruh hak petani plasma dan buruh yang bekerja di PT HIP, hentikan kemitraan inti plasma yang merugikan petani, hentikan intimidasi dan kriminalisasi terhadap petani plasma, hentikan akriftas kebun plasma sampai ada penyelesaian masalah , usus tuntas dugaan isu suap /gratifikasi,
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Masa aksi usai gelar mimbar bebas di depan kantor DPRD di Terima 3 orang anggota DPRD komisi satu yang semestinya di hadiri seluruh anggota DPRD terutama Pansus alasan bahwa sebagian besar anggota DPRD sedang ikuti kegiatan lain di luar buol, sehingga tidak dapat ikut melaksanakan Rapat Dengar pendapat (RDP) bersama petani plasma, dalam pertemuan tersebut rapat di pimpin Basri Asiki dari fraksi nasdem di dampingi Iwan Saleh dari Fraksi PPP dan Abdiwijaya dari fraksi PKB, pertemuan berjalan alot kerena ketiga anggota DPRD ini tidak berani mengeluarkan rekomondasi soal tuntutan pendemo ketiganya hanya menerima apirasi warga petani untuk di bawah ke pertemua sidang bersama anggota DPRD lainya. “apa yang di sampaikan petani plasma kami akan tampung dan akan kita bahas pada pertemuan sidang DPRD berikutnya, kami juga dukung silakan laporkan ke penegak hukum soal isu dugaan suap yang telah mencoreng nama baik lembaga. “demikian anggota DPRD Iwan Saleh.(aR25).
