Majalengka- Di hadapan kepala desa se-Kab. Majalengka, anggota komisi keuangan DPR RI ini memberikan penjelasan hal ihwal lahirnya dana desa Rp1 milyar pertahun.
“Adalah Prabowo Subianto* yang pada saat itu Ketua Umum Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI). Rentang 2005-2015
Prabowo yang acap melakukan kunjungan ke daerah melihat langsung potensi dan hambatan pertanian di Indonesia,” terang anggota Fraksi Partai Gerindra DPR RI.
“Hasil dari kunjungan dan belanja aspirasi ini, oleh Prabowo dirumuskan dalam sebuah gagasan dana desa. Dana desa yang berasal dari APBN itulah, pada akhirnya dapat dimanfaatkan untuk membangun daerahnya sesuai dengan kearifan lokal dan nilai-nilai gotong royong,” lanjut Ketua DPC Partai Gerindra Kab. Majalengka.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Gagasan ini, kemudian diperjuangkan oleh anggota fraksi Partai Gerindra di Senayan. Melalui rapat maraton dan lobi lintas fraksi antara komisi pemerintahan daerah serta komisi keuangan. Upaya ini berbuah manis, Dana Desa berhasil masuk dalam Undang-Undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa, diatur dalam pasal 71-75,” tegas alumni Pondok Pesantren Modern Gontor.
Menurut catatan BPS, tahun 2005 jumlah penduduk miskin di Indonesia 35,10 juta, dengan sebaran 22,70 juta berada di desa dan 12,40 juta ada di kota.
Kemudian, jumlah penduduk miskin setelah dana desa bertahap digulirkan, tahun 2015, berjumlah 28,59 juta jiwa. Jumlah tersebut terus menurun hingga September 2019, sebanyak 24,78 juta penduduk.
Saat pandemi Covid-19 melanda Maret 2020, BPS memperoleh data, bahwa kemiskinan di Indonesia bertambah secara signifikan pada September 2020.
Sebanyak 27,55 juta atau 10,19 persen penduduk Indonesia masuk dalam garis kemiskinan karena pengetatan aktivitas masyarakat guna mencegak penyebaran virus Corona.
Pada akhirnya, jumlah penduduk miskin ini berangsur turun pada Maret 2022, menjadi 26,12 juta jiwa.
Pemerintah berhasil mengatasi pandemi dengan strategi yang cukup jitu. Salah satunya melalui transfer dana desa.
“Ini manfaat dana desa, menjadi menjadi jaring pengaman sosial masyarakat. Sehingga, pembangunan desa tidak tertunda, ekonomi tetap berjalan meskipun lambat,” tutup Jefry Romdonny.
Workshop Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa ini dihadiri oleh Wakil Bupati Majalengka Tarsono D. Mardiana, Perwakilan BPKP Jawa Barat Jaya Rahmad, S.E., Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Kuningan Dodik Hari Mulyono, M.Si(“’”)
