Buol – Setelah ditetapkakan pemerintah pusat Kabupaten Buol sebagai salah satu Kabupaten Lokus atau darurat penanganan Stunting secara khusus, di Sulawesi Tengah (sulteng) dengan porsi anggaran yang tidak tanggung-tanggung dari APBN sebesar Rp 4 milyar lebih untuk di gunakan pemerintah kabupaten (pemkab) melalui OPD sebagai pelaksana tidak lain agar angka stunting yang tertinggai di sulteng ini bisa menurun drastis, namun di sayangkan dengan anggaran yang begitu besar di bagi pada beberapa OPD di nilai tidak efektif, yang justru menuai perhatian dan protes. Dari publik terutama para Kepala Desa. “desa saya di tetapkan sebagai desa lokus stunting namun faktanya yang Terima bantuan Cuma 4 orang padahal banyak warga kategori wajar di bantu. “ungkap Kades Tang Suarno Pamentar Pada Wartawan
Ia mengatakan saat penyaluran bantuan stunting di Balai Pertemuan Kecamatan Bokat pihaknya memprotes bahkan tidak mengizinkan untuk disalurkan bantuan tersebut karena dinilai tidak sesuai dengan nama-nama yang diusulkan padahal dalam berdasarkan SK Bupati jumlah penerima bantuan stunting 69 orang , setelah diadakan evaluasi oleh pihak puskesmas Bokat tinggal 9 orang namun tiba-tiba data Dinas Sosial tinggal 4 orang penerima. “mestinya dari awal sebelum ditetapkan desa lokus stuning terlebih dulu di lakukan evaluasi agar warga tidak kecewa dengan pemerinta desa. “ujar Kades Suarno
Ia menyebut Atas kekecewaan warganya yang namanya sudah masuk dalam daftar penerima bantuan stunting merasa aneh dan menduga ada sesuatu yang tidak baik-baik saja di program penanganan stunting dideanya karena menurutnya program ini dari Kementerian Pusat, anggaran nya jelas sudah diporsikan setiap data dari desa yang masuk di kementrian, apalagi Desa yang ditetapkan sebagai Desa Lokus atau penanganan khusus. “kami heran dalam SK bupati 69 orang penerima tiba-tiba tinggal 4 orang , dan mestinya dari awal sebelum di ajukan ke pusat di lakukan dulu verifikasi. “Jelas Kades Suarno Pamentar
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Sementara itu Kepala Dinas Kominfo Drs. Suondo Sanua yang mewakili Pj. Bupati saat itu, dikonfirmasi terkait adanya protes atau menahan untuk tidak menyalurkan bantuan tersebut desa tang sebab sedikit terjadi aduh argumen protes dari kepala desa sebab data tidak sesuai SK, kejadian pada Senin, 28/08/23. Kadis Kominfo membenarkan hal itu terjadi, bahkan ia pun marah dan sedikit keras suara karena memang ada tumpang tindi data dari Dinas Kesehatan yang tidak sesuai fakta dilapangan sehingga menimbulkan protes dari kepala desa seperti yang terjadi di desa tang maka atas kejadian ini dinas kominfo yang merupakan Corong pemerinta akan bekeordinasi kembali dengan OPD terutama dinas kesehatan agar tidak terulang lagi kedepan masala serupa. “kita berharap kedepan masala penanganan data stuting agar di perbaiki kembali oleh OPD selalu tehnis. “demikian Kadis Kominfo Suando Sanua(R25).
